MAKASSAR — Upaya transformasi keuangan digital di Sulawesi Selatan terus dipacu. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulsel bersama Bank Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai fondasi tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengapresiasi peran konsisten Bank Indonesia dalam melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.
“Pemerintah daerah telah berkomitmen melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur dengan Bupati dan Wali Kota, yang kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama,” ujar Jufri Rahman di Makassar, Selasa.
Ia menegaskan, salah satu implementasi konkret dari komitmen tersebut adalah pemungutan pajak secara elektronik. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Salah satunya melalui pemungutan pajak secara elektronik sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah. Kami mengapresiasi Bank Indonesia yang terus mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah,” katanya.
Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, Pemprov Sulsel juga mendorong optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi pajak, yang diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri Rahman menyampaikan empat poin penting sesuai Surat Edaran Gubernur Sulsel terkait penggunaan transaksi pembayaran digital. Di antaranya, penyusunan roadmap TP2DD untuk tiga tahun ke depan (2025–2027), strategi implementasi oleh Ketua dan Tim TP2DD, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui model bisnis digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai role model percepatan digitalisasi. ASN diharapkan aktif memanfaatkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi sehari-hari.
Sementara itu, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Adi Rianto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama Bank Indonesia telah melaksanakan pengisian Survei Indeks ETPD Semester II Tahun 2025 selama satu hari penuh.
Survei tersebut mencakup transaksi belanja dan pendapatan, realisasi transaksi keuangan daerah, lingkungan strategis, serta identifikasi kendala dan rencana kerja perluasan ETPD.
“Asistensi seperti ini rutin kami lakukan bersama Bapenda Provinsi Sulsel dan Bank Sulselbar sejak Survei Indeks ETPD Semester I Tahun 2022,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pendampingan tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan status digital pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
“Hasilnya, status pemda digital tidak hanya tercapai, tetapi juga diiringi penurunan kesenjangan Indeks ETPD antardaerah. Nilai minimal semakin meningkat, rata-rata naik, dan standar deviasi semakin menurun,” kata Tri Adi Rianto. (ant/KS)
Editor: Agus S
