MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros mempercepat penanganan stunting dengan menyasar langsung kelompok paling rentan, terutama ribuan balita yang masih masuk kategori stunting. Dari total 29.201 balita di Maros, sebanyak 3.700 anak menjadi fokus utama intervensi pada 2025.
Bupati HAS Chaidir Syam mengatakan, Pemkab Maros mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar atau setara empat persen dari total APBD 2025 untuk memperkuat program penurunan stunting secara terintegrasi.
“Anggaran ini kami arahkan untuk intervensi yang menyentuh langsung keluarga sasaran, mulai dari pemenuhan gizi hingga pendampingan berkelanjutan,” ujar Chaidir Syam di Maros, Minggu (4/1/2026).
Menurut dia, penanganan stunting dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai pihak. Pendampingan intensif diberikan kepada keluarga berisiko stunting melalui penyediaan makanan tambahan bergizi dan seimbang, serta penguatan peran Tim Penggerak PKK, posyandu, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain intervensi gizi, pencegahan juga difokuskan pada faktor penyebab dari hulu, salah satunya dengan menekan angka pernikahan dini. Pemerintah daerah rutin memberikan konseling kepada calon pengantin berusia di bawah 19 tahun sebagai upaya mencegah lahirnya generasi berisiko stunting.
Hasilnya, angka prevalensi stunting di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan signifikan. Pada 2025, prevalensi stunting turun menjadi 22,4 persen, dari sebelumnya 34,7 persen pada 2023. Angka ini berada di bawah rata-rata prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 23 persen.
“Penurunan ini menunjukkan kerja kolaboratif mulai membuahkan hasil. Namun, kami belum berpuas diri,” kata Chaidir.
Meski target provinsi telah terlampaui, Pemkab Maros masih terus menggenjot upaya penurunan stunting agar selaras dengan target nasional sebesar 19,8 persen. Ia menegaskan, capaian tersebut hanya bisa diraih dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Semua harus bergerak bersama. Stunting bukan hanya urusan kesehatan, tapi menyangkut masa depan daerah yang dikenal dengan julukan Butta Salewangan ini,” tegasnya. (ant/KS)
