MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 25,6 persen menjadi 22,9 persen pada 2025.
Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, di Makassar, Jumat, mengatakan penurunan angka stunting tersebut merupakan bagian strategis dalam mewujudkan visi nasional Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, yang menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing.
“Untuk capaian prevalensi stunting kita saat ini turun menjadi 22,9 persen dari sebelumnya 25,6 persen,” ujarnya.
Aliyah Mustika Ilham menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan target penurunan stunting secara bertahap dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Target tersebut mencakup penurunan prevalensi stunting dari 18,8 persen menjadi 16,2 persen pada 2029, serta 15,5 persen pada 2030.
Ia memaparkan, prevalensi stunting Kota Makassar sempat berada di angka 18,4 persen pada 2022, kemudian mengalami peningkatan menjadi 25,6 persen, sebelum akhirnya berhasil ditekan kembali hingga 22,9 persen pada 2025.
Menurut Aliyah, penanganan stunting harus dilakukan melalui aksi konvergensi lintas sektor dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Rapat koordinasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh rencana intervensi pencegahan dan penurunan stunting berjalan secara terpadu dan efektif,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme donasi.
“Pemerintah harus hadir secara optimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, dalam laporannya menyampaikan bahwa kehadiran para camat dan lurah dalam rapat koordinasi tersebut sangat strategis, mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Ia menambahkan bahwa Bappeda akan melakukan pemantauan dan pelaporan bulanan (monthly report) terhadap pelaksanaan program prioritas, termasuk percepatan penurunan stunting di Kota Makassar. (ant/KS)
