MAKASSAR – Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) Prof Sukri Palluturi menegaskan bahwa pergantian kepala daerah masih menjadi tantangan paling krusial dalam mewujudkan penyelenggaraan kota sehat di Indonesia. Setiap pergantian bupati dan wali kota, kata dia, umumnya juga diikuti dengan perubahan pimpinan OPD sehingga seluruh proses pemahaman, arah kebijakan, hingga urgensi kota sehat harus dijelaskan kembali dari awal.
“Tantangan paling krusial dalam penyelenggaraan kota sehat adalah pergantian pimpinan daerah, seperti bupati dan wali kota, yang juga diikuti pergantian para pimpinan OPD,” ujarnya dalam keterangannya di Makassar, Minggu.
Hal tersebut disampaikan Prof Sukri pada Forum WHO Perwakilan Malaysia, Brunei, dan Singapura dalam Rumpun Negara Western Pacific Region Organization (WPRO) yang berlangsung pada 25–26 November di Malaysia. Forum itu diikuti para wali kota dari berbagai negara Asia Pasifik dan membahas penguatan tatanan kota sehat di bawah AFCC.
Prof Sukri mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian serta menelaah pengalaman berbagai regional WHO. Salah satu persoalan utama adalah pemahaman mengenai konsep kota sehat yang masih belum dipahami secara utuh, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Karena itu, kata dia, peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan mendesak dan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Selain pemahaman, aspek kelembagaan dan pendanaan juga menjadi tantangan signifikan. Struktur kelembagaan kota sehat yang beragam, ditambah sumber pendanaan yang terbatas, membuat implementasi program kota sehat berjalan tidak optimal.
Dalam forum tersebut, Royale Chulan Penang George Town dari Malaysia menyampaikan paparan komprehensif mengenai kebijakan pemerintah dan tantangan kesehatan di negaranya, termasuk pengalaman berbagai negara dalam mengembangkan kota sehat. Ia menilai pendekatan kesehatan di banyak tempat masih bersifat reaktif atau “sick system”, yakni fokus melayani orang yang sakit dan bukan meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Senada dengan itu, Perwakilan WHO untuk Malaysia, Brunei, dan Singapura Dr Rabindra menekankan pentingnya transisi menuju sistem kesehatan yang berorientasi pada populasi yang lebih sehat. Sedangkan Dr Devender Singh, Koordinator Unit Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat WPRO, menyoroti pentingnya menganalisis determinan kesehatan agar akar persoalan dapat ditangani secara efektif.
Melalui forum internasional tersebut, Prof Sukri berharap pemerintah daerah lebih konsisten dalam menjaga keberlanjutan program kota sehat, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan, agar transformasi kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. (ant/KS)
