MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah kepulauan dengan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Pulau Sangkarrang. Keseriusan itu ia tunjukkan melalui pertemuan dengan jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico. Pertemuan ini membahas arah kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kehadiran fasilitas pendidikan inklusif di kawasan kepulauan.
“Ini bagian dari komitmen kami Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung program Presiden dalam menghadirkan Sekolah Rakyat, agar setiap anak — di mana pun mereka tinggal — dapat belajar dan tumbuh dengan kesempatan yang setara,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari visi besar mewujudkan Makassar sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial. Pemerintah kota, lanjutnya, terus menjalin koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat dukungan anggaran serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat pulau.
“Sekolah Rakyat ini nantinya diharapkan menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat kepulauan, memastikan tidak ada anak Makassar yang tertinggal dalam menggapai masa depan,” tambahnya.
Selain membahas aspek pendidikan, pertemuan juga menyinggung skema bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat pulau yang terdampak perubahan cuaca ekstrem. Hal ini, kata Munafri, menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penghidupan warga pesisir yang rentan secara ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut sebagai prioritas utama pemerataan layanan dasar. “Kemensos merespons positif rencana ini dan meminta kami menyiapkan dukungan sosial bagi masyarakat kepulauan,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Kemensos RI Robben Rico menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan kementerian untuk membantu mempercepat prosesnya. Menurutnya, pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya soal sarana belajar, tetapi juga tentang pemerataan kesempatan dan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat.
Langkah ini menegaskan sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Sosial dalam memastikan masyarakat kepulauan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. (ant/KS)
