MAKASSAR, KORANSULSEL – Pemerintah Kota Makassar bersama manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) mendesak percepatan pembangunan jembatan di kawasan Barombong, sebagai solusi untuk mengurai kemacetan dan membuka akses antarwilayah strategis di kota tersebut.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemkot telah menuntaskan sebagian proses pembebasan lahan. Namun, pelaksanaan pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Soal jembatan Barombong, kita hanya bebaskan lahannya. Pemerintah provinsi yang bangun. Tapi tanpa kejelasan status lahan di kedua sisi, pembangunan bisa mandek di tengah jalan,” kata Munafri dalam pertemuan strategis bersama jajaran GMTD, Jumat (tanggal sesuai kebutuhan).
Ia mendorong semua pihak, khususnya GMTD sebagai pemilik atau pengelola lahan di sekitar lokasi proyek, untuk segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat krusial agar pembangunan tidak terhambat.
“Bentangannya panjang. Jadi, kita sama-sama bebaskan lahannya supaya Pemprov bisa langsung eksekusi pembangunannya,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah proaktif Pemkot dalam membangun konektivitas antarwilayah dan menciptakan iklim investasi yang sehat di kawasan strategis seperti Barombong. Munafri juga menekankan pentingnya transparansi dan sinergi dalam seluruh proses perencanaan pembangunan GMTD di Makassar.
Sementara itu, Direktur Cleaning GMTD, Zainal Abidin, menyampaikan bahwa GMTD tengah menggarap sejumlah proyek besar yang akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan Barombong. Ia menyebutkan, meski masih dalam tahap proses dan laporan resmi masih berada di tingkat provinsi, GMTD siap mempresentasikan seluruh rencana kepada Pemkot untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas.
“Untuk hari ini kami paparkan semua yang sedang dikerjakan dan yang direncanakan ke depan. Meski masih berproses, kami berharap semua proyek ini bisa terintegrasi dalam pembangunan kota,” ujar Zainal.
Ia juga menyampaikan harapan agar proyek-proyek strategis yang sedang digarap GMTD mendapat dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pusat, agar pengembangan kawasan Barombong bisa berjalan optimal dan berkelanjutan. (ant/KS)
