Rabu, Desember 11, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemprov Sulsel Dorong Kolaborasi untuk Bentuk Tim Koordinasi Vokasi Daerah

MAKASSAR, KORAN SULSEL – Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) Makassar bersama Pememeritah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Skill Developmen Center (SDC) Menuju Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).

Koordinnator Pemberdayaan BBPVP Makassar; Yohanes Wea, mengatakan, hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan di Hotel Santika, Makassar, Rabu (27/12/2023).

Kepala BBPVP Makassar Laode Haji Polondu menjelaskan, sejak terbentuknya SDC hingga saat ini sudah banyak kegiatan dan sosialisasi program yang dilaksanakan, namun dari beberapa pertemuan sampai dengan tindak lanjut Perpres 68 tahun 2022 dikatakan agar tidak dualisme tentang pengelolaan pelatihan yang sifatnya kolaboratif.

“Dari 38 provinsi di Indonesia belum banyak yang membentuk Tim Koordinasi Vokasi Daerah, dan di kawasan Indonesia Timur insya Allah provinsi Sulawesi Selatan yang pertama duduk bersama tentang SDC menjadi Tim Koordinasi Vokasi Daerah,” ungkapnya.

Kementerian tenaga kerja, kata Laode, melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi telah komitmen dan sepakat dengan niat baik, keinginan luhur untuk bersama-sama menciptakan tenaga kerja terampil, khususnya bagi yang belum memiliki keterampilan, menganggur, belum berdaya saing, khususnya dari sisi kompetensi dan keahlian.

Laode menambhakan, melalui kesempatan ini pihaknya akan berdiskusi untuk membahas tranformasi tersebut dan berharap dari kegiatan ini akan terbentuk jajaran pengurus Tim koordinasi Vokasi Daerah Sulawesi Selatan yang akan merumuskan program-program terkait keterampilan tenaga kerja.

Sementara itu, rapat yang dihadiri Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad, menjelaskan transformasi dari Skil Development Center menjadi Tim Koordinasi Daerah Vokasi harus bisa menghadirkan output yang lebih baik yang tidak hanya untuk memenuhi amanah konstitusional namun juga untuk menjawab persoalan terkait dengan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan.

Pada penjelasannya, Andi Muhammad Arsjad memaparkan data BPS terkait angka tenaga kerja dan angka pengangguran di Sulsel yang terus menurun setiap tahunnya.

Data BPS Sulawesi Selatan saya liat potensi penduduk kita 9,3 juta jiwa, kemudian 7,15 juta orang itu adalah kelompok usia kerja dan 2,45 juta orang bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja kita cukup besar 4,69 juta orang. Persoalannya adalah data yang kami miliki per Agustus 2023 dari BPS ini, persentase tingkat pengangguran terbuka kita 4,33 juta orang. Itu equivalen dengan ada 200 rlbuan jiwa yang berada pada posisi pengangguran,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, angka pengangguran di Sulsel terus mengalami penurunan. data (BPS) tahun 2020 terdapat 6,31 juta orang pengangguran, turun menjadi 5,72 juta jiwa di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,51 juta orang, dan pada Agustus tahun ini turun menjadi 4,33 juta orang.

Dengan demikian, Andi Muhammad Arsjad berharap dengan dibentuknya Tim Koordinasi Daerah Vokasi Sulawesi Selatan yang akan menjadi tim pertama terbentuk di Indonesia Timur ini, kedepannya dapat harus lebih maksimal bekerja untuk menurunkan angka tingkat pengangguran di Sulsel.

“Jadi, kalau ada tim koordinasi, penurunannya tentu harus lebih kencang lagi. Kalau perlu turun jadi 2 persen lah. Kalau begitu targetnya harus diturunkan lagi. Nah, tentu sekarang kita tidak hanya berpikir bagaimana outputnya tapi outcome-nya. Bagaimana tim koordinasi ini bisa mengelaborasi semua pentahelix yang ada. Tadi ada dunia usaha, ada dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah, swasta,” ungkapnya. (HMS/KS)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER