JAKARTA, KORAN SULSEL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menerima penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 atas capain indeks maturitas tata kelola SPK level 3.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad pada Acara Pembukaan Bulan Mutu Nasional 2023 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2023.
Penghargaan tersebut terkait dengan pelaksanaan penilaian tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2023 oleh Badan Standard Nasional Indonesia.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Program Sertifikat Halal berhasil mendapatkan indeks maturitas sebesar 2,4 poin yang mana merupakan nilai indeks tertinggi untuk kualifikasi pemerintah daerah.
Penilaian tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian menerapkan empat elemen standar yaitu elemen pengembangan standar yang meliputi kebijakan pengembangan standar, perumusan SNI, umpan balik untuk pengembangan SNI.
Selanjutnya elemen kedua adalah penerapan standar dengan kriteria penerapan kebijakan, pelaksanaan penerapan standar, fasilitasi yang telah dilakukan terkait standar.
Kemudian, elemen ketiga adalah penilaian kesesuaian dan ketelusuran pengukuran dengan kriteria kebijakan PK dan ketelusuran, pengunaan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang diakreditasi, pengembangan LPK dan ketelusuran pengukuran.
Terakhir, elemen keempat adalah learning and growth dengan kriteria, Sumber Daya Manusia SPK, organisasi SPK dan sistem informasi SPK.
Seluruh elemen dan kriteria tersebut menjadi acuan terhadap penilaian terhadap organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
UPT BPSMB telah melaksanakan penerapan standar dalam melakukan pelayanannya dan telah diakui dan terakreditasi ISO 9001:2018 terkait sistem manajemen mutu ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan, ISO 17025:2017 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dan ISO 17065:2012 terkait penilaian kesesuaian-persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.
“Alhamdulillah, kita bersyukur atas penerimaan dan capaian yang luar biasa ini. Tentu kita mengapresiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), ini suatu pencapaian yang tidak mudah, dimana kita berhasil mendapatkan poin tertinggi kategori Pemerintah Daerah,” kata Arsjad.
Dengan adanya jaminan kualitas yang terukur dari sebuah produk, maka akan mempengaruhi pasar global. Salah satu di antaranya melalui standarisasi dan tersertikfikasi untuk membangun kepercayaan pasar terhadap produk.
“Dengan jaminan kualitas ini, membuktikan dapat bersaing dalam pasar domestik maupun lokal dan ini menjadi modal dan peluang besar kita. Khususnya peluang usaha yang ekspor. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dan memperbaiki dalam pendekatan standardisasi,” jelasnya.
Diharapkan pula penghargaan yang telah diberikan oleh BSN kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan di Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan peningkatan berkelanjutan dalam evaluasi serta pengembangan UPT BPSMB dan keberlanjutan program sertifikat halal guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi era kemajuan standar pada tingkat global. (HMS/KS)
