Selasa, Juli 16, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terima Tim Pengawasan Kemenkeu, Pj Sekprov Sulsel Harap Selaraskan Data

MAKASSAR, KORAN SULSEL – Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menerima kedatangan tim pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk membahas tentang program prioritas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Diantaranya terkait pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan kemiskinan ekstrem.

“Kami ucapkan selamat datang di Pemprov Sulsel, khususnya di Kota Makassar ini. Mereka akan berada di Sulsel selama kurang lebih 15 hari ke depan,” kata Arsjad, Jumat, 10 November 2023.

Kata Arsjad, kedatangan mereka untuk mengambil sampel di pemerintah daerah. Yakni Kabupaten Gowa, Wajo, Kota Makassar, dan Pemprov Sulsel. Tim ini akan memotret dan mengumpulkan data serta informasi terkait program yang telah dilaksanakan pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten kota terkait upaya-upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.

“Kita ketahui bersama, saat ini Pj Gubernur Sulsel telah menginstruksikan delapan program prioritas. Diantaranya adalah penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Terkait stunting sendiri, tentu ia berharap angka 27 persen saat ini bisa diturunkan. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem mengalami penurunan melalui program-program Pemprov Sulsel. Seperti program ketahanan pangan serta aplikasi Inzting atau Ikhtiar Menzerokan Stunting.

Sementara untuk kemiskinan ekstrem, kata Arsjad, saat ini sedang digalakkan budidaya pisang di atas lahan seluas 500 ribu hektare atau kurang lebih sekitar 1 juta tanaman pisang. Diharapkan, ini bisa menjadi peluang lapangan kerja baru diciptakan, sekaligus juga bisa meningkatkan potensi pendapatan masyarakat. Sehingga, dengan 1,57 persen zona kemiskinan ekstrem itu bisa berkurang.

“Untuk itu, tim pengawasan Kementerian Keuangan ini diharapkan bisa menyelaraskan data terkait jumlah prevalensi stunting, termasuk juga zona kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.

Selain itu, tim pengawasan ini juga akan melihat sudah sejauh mana kebijakan penganggaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota. (HMS/KS)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER