KORAN SULSEL – Pendidikan hukum di Sulawesi Selatan mendapatkan dorongan baru dalam bentuk kerjasama antara Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulsel dan Fakultas Hukum (FISH) Universitas Negeri Makassar (UNM). Kerjasama ini diresmikan dalam momen sidang terbuka pengangkatan Advokat KAI Sulsel yang berlangsung di Hotel Swiss Bell Inn Makassar pada Jumat (25/8), di mana para pihak menandatangani perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk memperkuat pendidikan hukum dan mengembangkan kolaborasi yang saling menguntungkan.
Hal ini disambut hangat oleh Dekan FISH UNM, Prof. Jumadi yang menyebutnya sebagai langkah menuju perkembangan bersama. “Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa sehingga kita bisa berkembang bersama”.
Prof. Jumadi dalam sambutannya, juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung kemajuan pendidikan. “Perguruan tinggi tidak bisa maju kalau tidak berkolaborasi. Itulah kenapa kita mesti bekerjasama dengan KAI,” ungkapnya. Prof. Jumadi juga menawarkan program praktisi mengajar, di mana advokat dari KAI diundang untuk berbagi pengalaman praktis kepada mahasiswa.
Ketua DPD KAI Sulsel, Muh Israq Mahmud menyambut positif kesempatan ini dengan fokus pada tanggung jawab sosial advokat. “Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan UNM, para advokat ini tidak hanya menjadi pemburu dollar tapi juga bagaimana memberi pemahaman hukum kepada masyarakat,” tandasnya. Dia juga menegaskan pentingnya menjaga etika profesi dan tanggung jawab advokat dalam menyediakan solusi hukum yang berkualitas.
Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Presiden KAI, menyampaikan, “KAI telah meluncurkan program 1 Desa 1 Advokat, dan kami merasa program ini membutuhkan dukungan partner strategis. Idealnya, kami akan bermitra dengan dunia perguruan tinggi, pemerintah, dan profesional di bidang hukum.”
Lebih lanjut, Tjoetjoe menekankan sinergi penting antara ketiga mitra ini untuk kesuksesan program. “Apabila ketiga mitra ini bersinergi, saya optimis program ini akan berhasil,” tambahnya.
Presiden KAI juga menyoroti urgensi program 1 Desa 1 Advokat sebagai upaya mengejar ketertinggalan dalam bidang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini semua sudah bagus, kecuali hukum. Sehingga program 1 desa 1 advokat menjadi sangat penting dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan dari pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Dengan adanya langkah kerjasama yang inovatif ini, diharapkan pendidikan hukum di Sulawesi Selatan akan semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan hukum yang dinamis. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan praktisi advokat diharapkan dapat memberikan pandangan yang beragam dan solusi yang lebih komprehensif dalam dunia hukum.
Program ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan pada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Dengan advokat yang hadir di setiap desa, akses terhadap bantuan hukum dan keadilan akan lebih mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. (KS)
Editor: Agus Susanto
