MAKASSAR, KORAN SULSEL – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, tidak main-main dalam penanganan inflasi di Sulsel. Ia bahkan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel, untuk bersama-sama berperan dalam penanganan inflasi, melalui Gerakan 1 ASN Menanam 10 Tanaman Cabai.
Hal tersebut disampaikan oleh Bahtiar saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel dengan Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu, 13 September 2023. Hadir juga Pimpinan Bulog Kanwil Sulselbar, Bank Indonesia Provinsi Sulsel dan Badan Pusat Statistik Sulsel serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kota.
Bahtiar mengatakan, ASN bisa menanam cabai di pekarangan rumah mereka masing-masing. Upaya ini diharapkan dapat menekan inflasi, yang disebabkan oleh melonjaknya harga komoditas tersebut.
Diketahui, cabai merupakan salah satu komoditas yang sering memicu inflasi dengan kontribusi besar.
“Jika ini dilakukan oleh semua, pegawai harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jika 10 cabai ditanam dan dilakukan oleh pegawai setidaknya membantu dalam masalah cabai,” ujarnya.
Sebanyak 24 ribu pegawai ASN Pemprov Sulsel ini diharapkan dapat berperan dalam penanganan inflasi yang diusung, dan juga diikuti oleh ASN kabupaten dan kota lainnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara keseluruhan, inflasi year on year (y-on-y) di Sulsel sebesar 3,53 persen yang diambil dari sampel lima daerah yakni Makassar, Palopo, Bulukumba, Parepare, dan Bone. Angka ini masih berada dalam sasaran nasional 3 plus-minus 1 persen.
“Sulsel berada pada angka 3,53, masih dalam batas toleransi hingga 4. Kami masih dalam kondisi baik,” kata Bahtiar.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah spesifik di daerah yang memiliki potensi meningkatnya inflasi.
Selain itu, Bahtiar juga menekankan agar pasokan stok beras tetap aman di Sulsel, dengan menyimpan stok sebesar 5-10 persen.
“Terminologinya, jika ingin diperdagangkan di daerah lain, harus ada stok 5-10 persen. Kami sedang membahas rincian teknis untuk pelaksanaannya,” ungkapnya.
Bahtiar mengatakan, penanganan inflasi harus melibatkan semua pihak, bukan hanya Pemerintah Daerah tetapi juga instansi yang terkait secara langsung dan tidak langsung. Diharapkan kebutuhan pokok masyarakat selalu tersedia.
Bahtiar juga mengungkapkan Instruksi dari Mendagri, yang mencakup 6 langkah konkret dalam mengendalikan inflasi. Langkah-langkah ini mencakup pelaksanaan operasi pasar murah, inspeksi mendadak di pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, upaya untuk mengendalikan inflasi dilakukan mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Ini mencakup Program Mandiri Benih untuk komoditas padi dan jagung di Sulsel, program urban farming, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), terutama dengan daerah yang memiliki surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan pasokan, peningkatan penyerapan gabah, pengadaan cold storage, dan pelaksanaan pasar murah.
“Langkah-langkah selanjutnya perlu dilakukan, saya sudah memulai proses harmonisasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan saya, serta membagi tugas,” jelasnya. (HMS/KS)
