MAKASSAR, KORAN SULSEL – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pj Sekrpov Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, membahas target akreditasi Rumah Sakit (RS) bersama BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel.
Andi Muhammad Arsjad berharap adanya kerja sama dan sinergi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan BPJS Kesehatan, khususnya bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulsel.
“Sejauh ini kita telah bersinergi dengan baik. Mohon kami diberitahu mengenai acara-acara tertentu. Intinya, berikan kepada kami materi apa yang perlu kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD,” ujar Andi Muhammad Arsjad, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (12/9/2023).
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX, dr. Yessi Kumalasari, mengungkapkan bahwa Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (FKPKU) Provinsi Sulsel akan segera menggelar kegiatan pada akhir bulan September 2023.
“Kegiatan ini rutin dilakukan dua kali dalam setahun. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan dihadiri oleh BPJS Kesehatan serta semua kepala OPD yang terkait dengan program jaminan kesehatan nasional,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut biasanya dilaporkan progres pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dari tiga aspek. Pertama, aspek cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel. Kedua, aspek pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional. Ketiga, aspek pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.
“Masih menjadi perhatian bahwa ada dua kabupaten yang belum mencapai Universal Health Coverage (UHC), yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pinrang. Selain itu, Kabupaten Sidrap memiliki keaktifan peserta yang masih relatif rendah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap adanya kelancaran dalam pembayaran iuran karena hal tersebut berdampak langsung pada pembayaran klaim yang diajukan untuk fasilitas kesehatan.
“Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel sedang mengawal proses akreditasi, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi syarat. Kementerian Kesehatan harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional. Ini menjadi agenda penting dalam pelaksanaan forum komunikasi semester kedua di tahun 2023,” pungkasnya. (HMS/KS)
