MAKASSAR, KORAN SULSEL – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, memimpin rapat koordinasi untuk mengatasi kondisi darurat kekeringan yang sedang melanda Kota Makassar.
Dalam rapat koordinasi ini, disepakati bahwa sektor yang bertanggung jawab dalam menghadapi kondisi darurat kekeringan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Fatmawati Rusdi menyatakan harapannya, bahwa melalui koordinasi ini, keluhan masyarakat mengenai kekurangan pasokan air akibat kekeringan dapat segera diatasi.
Sebelumnya, camat dan lurah telah diberi instruksi untuk melakukan pemetaan kebutuhan air di setiap rumah di wilayah yang terdampak. Hal ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan air dan titik distribusi agar penanganan menjadi lebih efisien.
Selain itu, PDAM telah berupaya mendistribusikan air bersih ke 60 titik per hari kepada warga, meskipun mereka menghadapi kendala terkait jumlah armada yang tersedia.
Dengan koordinasi antara semua SKPD, kecamatan, dan pemetaan yang lebih rinci, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi setiap harinya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menjelaskan bahwa menghadapi situasi kemarau seperti ini, berdasarkan informasi dari BMKG dan hasil rapat sebelumnya dengan Wali Kota Makassar, serta evaluasi langsung di lapangan, BPBD menjadi penanggung jawab dalam mengambil langkah-langkah untuk mendistribusikan air bersih.
“Kami telah menyusun status tanggap darurat dan sedang dalam proses. Oleh karena itu, pendistribusian air bersih harus dilakukan secara terkoordinasi,” ujar Achmad Hendra Hakamuddin.
Kekurangan pasokan air bersih adalah dampak langsung dari kekeringan yang melanda Kota Makassar, dan pendistribusiannya akan difokuskan kepada wilayah-wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama yang tidak terlayani oleh PDAM. Evaluasi awal akan dilakukan berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. (KS)
