MAKASSAR – Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari kalangan pengamat. Skema tersebut dinilai menjadi solusi efektif untuk menjangkau daerah pelosok yang selama ini menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Pengamat kebijakan publik dari Lembaga Studi Kebijakan Ekonomi Publik (LSKP), Kafrawi Saenong, menilai pemanfaatan kantin sekolah dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat.
“Kebijakan ini mampu menjangkau wilayah pelosok yang selama ini sulit diakses oleh investor besar, sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan efektif,” ujarnya.
Menurut Kafrawi, pengelolaan MBG melalui kantin sekolah lebih realistis dibandingkan membangun dapur baru yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang.
“Dengan adanya kebijakan dari pusat misalnya dengan adanya pengelolaan dapurnya oleh kantin sekolah masing-masing tentu itu sangat efisien dan efektif,” katanya.
Ia juga menilai konsep tersebut dapat menjadi solusi bagi daerah kepulauan maupun wilayah terpencil yang selama ini menghadapi tantangan distribusi makanan bergizi bagi peserta didik.
Selain itu, Kafrawi menyoroti adanya sejumlah sekolah yang memilih tidak menerima program MBG karena merasa telah mampu memenuhi kebutuhan makan peserta didiknya secara mandiri. Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan anggaran negara.
“Sekolah-sekolah lain yang masih membutuhkan bantuan dapat lebih banyak terjangkau, khususnya yang berada di pelosok,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya penyusunan petunjuk teknis yang jelas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan program tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
Menurutnya, standar pelayanan harus diterapkan secara merata agar kualitas makanan yang diterima siswa di desa tidak berbeda dengan yang diterima siswa di wilayah perkotaan.
Kafrawi juga mendorong pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap kesiapan fasilitas dapur di setiap sekolah sebagai langkah awal mendukung implementasi kebijakan tersebut.
“Langkah awal yang terukur akan mempermudah proses transisi pengelolaan ke pihak komite sekolah,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat memperkuat keberhasilan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. (ant/MK)
Editor: Agus S.
