MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat sosialisasi penggunaan obat secara rasional, khususnya antibiotik. Ia menilai kebiasaan masyarakat mengonsumsi obat tanpa indikasi medis yang jelas berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang yang serius.
“Kami berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif,” ujar Munafri dalam keterangannya di Makassar, Jumat.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat peran pengawasan di tingkat layanan kesehatan.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BBPOM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa, yang menyoroti ancaman resistensi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) sebagai tantangan kesehatan global.
Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat—termasuk menghentikan konsumsi sebelum dosis habis—dapat memicu bakteri menjadi kebal terhadap obat.
“Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati,” jelasnya.
Selain itu, BBPOM menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian untuk tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Pengawasan juga diperluas pada sektor peternakan, mengingat penggunaan antibiotik berlebihan pada hewan ternak berpotensi meninggalkan residu yang dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.
BBPOM Makassar juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis dalam program pengawasan dan edukasi. Kolaborasi tersebut dinilai berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dan pangan yang aman. (ant/KS)
