MAKASSAR – Peneliti media Beche BT Mama menyebut kekerasan terhadap jurnalis di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi persoalan serius. Sepanjang tahun 2025, tercatat sedikitnya 17 kasus kekerasan terhadap wartawan di wilayah Indonesia Timur.
“Kasus tersebut terjadi di wilayah Indonesia Timur, di tengah derasnya arus hoaks dan disinformasi berbasis teknologi,” kata Beche dalam diskusi penguatan jurnalisme dan teknologi di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan, dari total 17 kasus kekerasan tersebut, Sulawesi Utara menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni lima kasus. Selanjutnya disusul Maluku Utara dan Sulawesi Selatan yang masing-masing mencatat tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Menurut Beche, bentuk kekerasan yang dialami jurnalis tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga intimidasi, ancaman, hingga serangan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers di Kawasan Timur Indonesia masih berada dalam tekanan, terutama saat jurnalis menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia menilai meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis tidak terlepas dari lemahnya ekosistem informasi serta maraknya disinformasi dan hoaks berbasis teknologi.
“Di tengah banjir hoaks, serangan ke jurnalis, dan disinformasi berbasis teknologi, kita membutuhkan jurnalisme yang kuat, teknologi yang etis, dan kolaborasi nyata,” ujarnya.
Sementara itu, CEO PT Kabar Indonesia Group (KIG), Upi Asmaradana, menyoroti keterbatasan infrastruktur digital di Kawasan Timur Indonesia yang dinilai semakin memperberat kerja-kerja jurnalistik. Menurutnya, banyak penggiat media dan jurnalis di wilayah timur, mulai dari Ternate hingga Jakarta, berharap adanya perbaikan perlindungan jurnalis serta penguatan media lokal.
Ia juga menekankan bahwa tantangan kekerasan terhadap jurnalis kini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Media, kata dia, berada di persimpangan antara beradaptasi dengan teknologi atau tergerus oleh perubahan.
“Jika media tidak menggunakan AI, maka akan tertinggal. Namun kita tidak boleh kehilangan kendali. Teknologi harus dikemudikan agar tetap berpihak pada demokrasi dan kepentingan publik,” ujarnya.
Selain itu, perwakilan Presidium Kaukus Timur Indonesia, Uslimin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara media, masyarakat sipil, dan pemangku kebijakan untuk menghentikan kekerasan terhadap jurnalis.
“Tanpa perlindungan yang kuat, jurnalis di daerah akan terus berada dalam posisi rentan,” katanya. (ant/KS)
