MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dibahas dalam High-Level Meeting (HLM) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, Minggu.
Fatmawati menegaskan bahwa periode Nataru selalu menjadi momentum rawan kenaikan harga, sehingga konsolidasi antarinstansi harus diperkuat sejak awal.
“Kegiatan ini dilakukan untuk penguatan Program ETPD guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel. Menjelang Natal dan Tahun Baru, tren kenaikan harga konsumsi perlu diantisipasi bersama,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan inflasi terbaru. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Sulsel mencatat deflasi 0,07 persen (mtm) pada November 2025. Dengan capaian itu, inflasi tahun berjalan hingga November berada pada level 2,34 persen (ytd).
Namun, ia mengingatkan bahwa secara historis beberapa komoditas kerap mengalami lonjakan harga pada periode Nataru, seperti cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, beras, dan angkutan udara.
Untuk menghadapi potensi kenaikan tersebut, Wagub Fatmawati memberikan sejumlah arahan strategis kepada bupati dan wali kota. Di antaranya mendorong urban farming dengan memaksimalkan lahan-lahan terbuka, melakukan penanaman bibit hortikultura bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, hingga memperkuat rantai pasok dengan cold storage dan pembangunan pabrik es mini di titik-titik strategis.
Pemanfaatan teknologi Ozone juga didorong guna memperpanjang daya simpan ikan dan produk hortikultura, sehingga suplai tetap stabil meski permintaan meningkat.
Pemprov Sulsel menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun. (ant/KS)
