MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat capaian luar biasa dalam tata kelola keuangan daerah. Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemprov Sulsel berhasil melakukan efisiensi anggaran mencapai Rp1,4 triliun dari 52 perangkat daerah tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan hasil dari penataan menyeluruh pada berbagai pos belanja, mulai dari perjalanan dinas, pengadaan rutin, tunjangan pegawai (TPP), hingga optimalisasi dana transfer antarsektor.
“Efisiensi ini bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi menata kembali anggaran agar lebih tepat guna dan berdaya hasil tinggi,” ujarnya di Makassar, Selasa (21/10/2025).
Dari total penghematan Rp1,4 triliun, sektor infrastruktur menjadi penerima manfaat terbesar dengan alokasi Rp558,5 miliar. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, embung, normalisasi sungai, serta pembangunan tanggul di berbagai daerah.
Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh tambahan Rp220 miliar hasil efisiensi, yang diarahkan untuk peningkatan sarana, kualitas pengajar, dan dukungan bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Sektor kesehatan juga menjadi prioritas dengan alokasi Rp97,4 miliar untuk memperkuat layanan dasar masyarakat, termasuk peningkatan fasilitas rumah sakit daerah dan puskesmas.
Selain itu, sektor kelautan dan perikanan mendapatkan Rp70,74 miliar, pertanian dan peternakan Rp84,88 miliar, serta perhubungan Rp26,3 miliar.
Gubernur Andi Sudirman menegaskan, dana hasil efisiensi akan difokuskan untuk memperkuat program prioritas daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Dengan efisiensi ini, kita bisa mengarahkan anggaran langsung ke program yang menyentuh masyarakat. Ini bentuk tanggung jawab fiskal sekaligus upaya memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Sulsel juga mencatat peningkatan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp4,83 triliun menjadi Rp5 triliun. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa tata kelola fiskal Sulsel semakin sehat, transparan, dan produktif.
Langkah penghematan yang dilakukan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tren positif bagi Sulsel, dengan tingkat kepercayaan responden yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Andi Sudirman menegaskan bahwa efisiensi ini akan terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” pungkasnya. (ant/KS)
