MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026 disusun dengan prinsip produktivitas tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan hal itu saat mewakili Gubernur Sulsel membacakan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD 2026 di Makassar, Selasa (14/10/2025).
“Rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026 disusun tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pemprov Sulsel melalui Bapenda lebih menitikberatkan pada intensifikasi pendapatan melalui digitalisasi layanan, integrasi data wajib pajak, edukasi publik, dan peningkatan pengawasan, bukan pada kenaikan tarif,” ujar Jufri.
Hingga semester pertama tahun 2025, realisasi APBD Sulsel tercatat mencapai Rp4 triliun atau 40 persen dari target Rp9,8 triliun. Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Sulsel menargetkan pendapatan meningkat menjadi Rp10,9 triliun.
Jufri menjelaskan, pemerintah daerah juga terus menggali potensi baru melalui optimalisasi aset milik daerah dan mendorong diversifikasi sumber pendapatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan berbasis retribusi.
Selain fokus pada pendapatan daerah, pemerintah turut memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui hilirisasi, efisiensi rantai pasok, serta penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga tengah mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing daerah dan menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
“Pengembangan EBT dan modernisasi pertanian ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju Sulawesi Selatan yang tangguh, hijau, dan berdaya saing. Kami juga telah mendorong adopsi teknologi tepat guna pada sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian modern kepada kelompok tani,” jelasnya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat keuangan daerah, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (ant/as)
