MAKASSAR, KORANSULSEL – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju, Sulawesi Barat, menggelar kegiatan edukasi perpajakan khusus bagi para dokter. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak profesi tenaga medis mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta mengenalkan sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax.
Kepala KPP Pratama Mamuju, La Ode Irfah Firdaus, dalam keterangannya yang diterima di Makassar, Ahad (3/8/2025), menegaskan bahwa profesi dokter memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan pajak secara berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), yang telah mendukung upaya edukasi perpajakan kepada tenaga kesehatan,” ujar La Ode.
Dalam pemaparan materi, Penyuluh Pajak KPP Pratama Mamuju, Muhammad Ihsan Ahmad, menjelaskan sejumlah aspek penting dalam perpajakan profesi dokter. Di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, hingga tata cara pelaporan menggunakan sistem Coretax DJP.
“Materi ini kami susun agar para dokter dapat memahami kewajiban perpajakan sesuai profesinya, termasuk penghitungan pajak menggunakan tarif efektif serta pentingnya melakukan pembukuan atau pencatatan,” terang Ihsan.
Sementara itu, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sulselbartra, Sumin, menambahkan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan bentuk pelayanan yang humanis dan inklusif dari DJP kepada masyarakat.
“Sosialisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai upaya memperkuat hubungan antara DJP dan para wajib pajak, terutama dari profesi strategis seperti tenaga medis,” kata Sumin.
DJP berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif antara otoritas pajak dan para pemangku kepentingan di sektor kesehatan. (ant/KS)
Editor: Agus S
