MAKASSAR, KORANSULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan utang daerah senilai Rp1,36 triliun secara bertahap hingga tahun 2027. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (10/7/2025).
“Total utang daerah yang masih harus diselesaikan adalah Rp1,36 triliun. Kami komitmen menyelesaikannya secara bertahap hingga tahun 2027 agar tidak menjadi beban pembangunan,” tegas Fatmawati.
Ia mengakui bahwa Pemprov Sulsel saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait utang belanja dan transfer daerah. Meski begitu, Pemprov tetap berupaya menjaga kinerja fiskal yang sehat dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Fatmawati memaparkan laporan realisasi keuangan tahun 2024. Tercatat pendapatan daerah sebesar Rp9,9 triliun atau 98,33 persen dari target yang telah disesuaikan menjadi Rp10,16 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar, yakni Rp5,375 triliun atau 97,42 persen dari target.
Dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp9,8 triliun atau 97,48 persen dari pagu sebesar Rp10,056 triliun. Komponen belanja terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp3,79 triliun (99,54 persen), disusul belanja barang dan jasa sebesar Rp2,082 triliun (93,31 persen).
Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp27,297 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp133,877 miliar atau 99,91 persen dari target. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 mencapai Rp84,83 miliar.
Selain fokus pada pengelolaan keuangan, Fatmawati juga menyoroti persoalan aset daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Sulsel. Ia menyebut masih banyak aset milik pemerintah yang secara administratif tercatat, namun sulit diakses secara fisik karena berada di wilayah terpencil.
“Ada aset kita yang masih tercatat tapi secara fisik sulit dijangkau. Sertifikasi dan penataan aset ini akan terus kami lakukan demi kejelasan status dan nilai aset daerah,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Sulsel berharap dapat membangun fondasi fiskal yang lebih kuat serta memastikan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa terganggu beban keuangan masa lalu. (ant/KS)
