MAKASSAR, KORANSULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan 15 sekolah rintisan untuk mendukung Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan dibina langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Program ini akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026 dan menjadi bagian dari upaya nasional dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinsos Sulsel Abdul Malik Faisal menyampaikan, sebanyak 1.750 siswa ditargetkan mengikuti program ini di Sulsel, dengan rincian 75 siswa tingkat SD, 975 siswa tingkat SMP, dan 700 siswa tingkat SMA. Angka ini merupakan kuota terbesar di luar Pulau Jawa.
“Sulawesi Selatan mendapatkan porsi besar karena kesiapan wilayah dan komitmen daerah dalam mendukung program strategis ini,” ujar Malik saat ditemui di Makassar, Selasa (2/7/2025).
Sebaran lokasi Sekolah Rakyat rintisan mencakup beberapa titik strategis di berbagai kabupaten/kota. Di Kota Makassar, kegiatan akan dilaksanakan di Gedung BBPSDM Sulsel dan Sentra Wirajaya Salodong di Kelurahan Untia. Kabupaten Gowa akan menggelar program ini di Sentra Gau Mabaji, sementara Takalar di Sentra Pangurangi.
Selain itu, dua Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bone dan Kota Parepare juga disiapkan sebagai lokasi pembelajaran. Daerah lainnya yang turut ambil bagian dalam program ini adalah Kabupaten Soppeng, Sidrap, Wajo, Barru, dan Sinjai yang telah menyatakan kesiapan lokasi.
Peluncuran Program Sekolah Rakyat akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025. Di Sulsel, pelaksanaan program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan pendidikan berbasis sosial yang menyasar keluarga prasejahtera.
“Kita berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Ini adalah upaya konkret memutus rantai kemiskinan,” tegas Malik.
Selain sekolah rintisan, pemerintah juga menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen mulai Agustus 2025. Untuk tahap awal, pembangunan akan dilakukan di Kabupaten Bone dan Sidrap setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Masih ada daerah lain yang kita usulkan untuk pembangunan sekolah permanen, seperti Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Pangkep. Kita berharap bisa terealisasi hingga 7 sampai 10 titik sekolah permanen di tahun ini,” imbuhnya.
Dengan model sekolah berbasis pendampingan sosial dan pendidikan vokasional, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat miskin, dengan dukungan layanan sosial dari Kemensos dan pemerintah daerah.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga mencetak generasi muda yang mandiri dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. (ant/MK)
