MAKASSAR, KORANSULSEL – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.
“Kami datang bersilaturahim ke BPKP Perwakilan Sulsel untuk meminta petunjuk dan berkoordinasi mengenai beberapa hal. Salah satunya adalah pengawasan dalam program Makan Bergizi Gratis,” Munafri Arifuddin di Makassar, Kamis.
Munafri mengatakan bahwa daerah harus memanfaatkan program MBG itu dengan baik, terutama dalam hal pengadaan bahan pangan yang harus mengutamakan pemasok lokal.
“Daerah diminta menyiapkan MBG dan mengambil peluang, karena anggarannya dari pusat jadi tidak mengganggu. Presiden Prabowo menekankan untuk memanfaatkan ini dengan baik. Pengadaan tendernya tidak boleh kalau bukan lokal yang suplai,” katanya.
Selain itu, Munafri juga menyampaikan inisiatif urban farming sebagai langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan di Makassar.
Urban farming kata dia dinilai mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sendiri melalui pertanian di lahan sempit.
Dia menekankan bahwa langkah ini harus segera dilakukan agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga, terutama di tengah meningkatnya permintaan akibat implementasi Program MBG.
“Kami di pemkot juga mulai urban farming. Masyarakat akan memenuhi kebutuhan sendiri lewat pertanian lahan sempit,” tuturnya.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro menyambut baik rencana urban farming yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar.
Dia menilai bahwa inisiatif ini dapat menjadi solusi strategis dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal dan mengantisipasi dampak lonjakan permintaan akibat Program MBG.
“Makanya potensi pertanian itu harus ada, karena jangan sampai terjadi inflasi karena permintaan bahan pangan itu tinggi untuk MBG, sementara sayur dan bahan pokok itu juga harus ada di rumah,” ujarnya.
Diketahui, BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan dan pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai rencana.
Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kecukupan kebijakan, serta tata kelola keuangan. (ant/KS)
