MAKASSAR, KORANSULSEL – Dinas Perhubungan Kota Makassar melansir pendapatan Rp400 miliar per tahun dari sektor transportasi.
“Sebenarnya potensi pendapatan dari sektor transportasi ini mencapai triliunan rupiah jika dioptimalkan. Namun terealisasi baru sekitar Rp400 miliar per tahun,” kata Kepala Bidang Angkutan Umum, Jusman pada kegiatan “News Roomm Challenge” yang digelar UK Pact dan World Resources Institute (WRI) Indonesia di Makassar, Rabu.
Realisasi penerimaan tersebut, dari hasil kebijakan penerapan penerapan tarif retribusi jasa angkutan umum di Kota Makassar yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Dia mengatakan, sektor transportasi di Kota Makassar kerap menjadi sorotan dengan persoalan kemacetan lalulintas yang terjadi setiap hari pada jam-jam sibuk misalnya pagi hari pada jam sekolah dan kantor, begitu pula pada sore hari.
Akibat kondisi itu, kemacetan tidak dapat dihindarkan karena bertemu di titik lokasi yang sama.
Jusman mengatakan, setidaknya terdapat 11 penyebab utama kemacetan yang terjadi di Kota Makassar. Namun dapat ditarik empat empat faktor utama yang perlu perhatian khusus dari penyebab kemacetan.
Keempat faktor utama yang menjadi akar dari permasalahan kemacetan adalah pilihan mobilitas masyarakat, perubahan kondisi alam, sistem dan infrastruktur transportasi, serta regulasi dan penataan ruang.
Dari sisi pilihan mobilitas masyarakat diakui, sebagian besar warga Makassar memilih kendaraan pribadi untuk keperluan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
“Jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.474.939 jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 92 persen memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi utama mereka,” kata Jusman.
Sementara mobilisasi manusia di Kota Makassar didominasi oleh kendaraan roda dua yang mencapai 75 persen. Hal inilah menjadi faktor besar dalam kemacetan yang terjadi setiap hari.
Persoalan lainnya, adalah Kota Makassar memiliki total 1.244 ruas jalan, namun 237 ruas jalan di antaranya tercatat sebagai jalan yang paling padat dan sering mengalami kemacetan.
Mencermati kondisi itu, Program Lead WRI Indonesia, Dimas Fadhil mengatakan, WRI Indonesia menjadi konsorsium yang menerima mandat dari Kedutaan Besar Inggris (Kedubes UK) di Indonesia untuk mengimplementasikan dana hibah dari Kedutaan Inggris yang bertujuan mendorong mobilitas berkelanjutan di Kota Makassar.
“Kami sangat berharap dengan program ini dapat mendorong kebijakan pemerintah untuk menciptakan mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya. (ant/KS)
