MAKASSAR, KORANSULSEL – Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendesak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR) untuk melakukan kajian mendalam mengenai penyebab utama bencana banjir yang rutin terjadi setiap musim penghujan di sejumlah wilayah.
“Kita sampaikan tadi apa upaya mereka mengatasi banjir karena itu juga menjadi sorotan publik. Kita minta ada kajian, dan kalau pun ada hasilnya, harus tuntas,” tegas Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, dalam rapat di Makassar, Selasa.
Banjir yang kerap melanda wilayah seperti Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Barru, Jeneponto, hingga Luwu Raya menjadi perhatian serius. Kadir menilai langkah-langkah konkret diperlukan untuk mencegah bencana ini terus berulang.
Dinas terkait diminta segera menyusun kajian komprehensif untuk menentukan langkah pencegahan dan mitigasi yang efektif. “Meski hanya sebatas kajian, anggarannya di bawah Rp1 miliar. Tapi sejauh ini belum ada laporan langkah mitigasi apa saja yang telah ditempuh Pemprov untuk meminimalisir banjir,” tambah Kadir.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi D berharap Dinas SDACKTR dapat menyampaikan langkah konkret dan kebutuhan anggaran pada pertemuan berikutnya. “Anggaran ini kan bukan untuk fisik, tapi untuk kajian yang hasilnya bisa jadi dasar tindakan lebih lanjut,” ujar Kadir.
Sebagai informasi, bencana banjir melanda beberapa wilayah di Sulawesi Selatan pada akhir 2024, termasuk Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Maros, Pangkep, Gowa, Barru, Soppeng, dan Bone.
Selain itu, tanah longsor parah juga terjadi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, saat puncak cuaca ekstrem pada 21 Desember 2024. Akibatnya, akses Jalan Trans Sulawesi di wilayah Takkalasi, Barru hingga Tompo Ladang, Maros, terputus karena genangan air di atas jalan. (ant/KS)
