MAKASSAR, KORANSULSEL – Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi bekerja sama Transparency International (TI) Indonesia menghadirkan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2024 untuk berkomitmen bersama dengan meneken pakta integritas terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Secara substansi, kegiatan ini murni ide dari masyarakat sipil. Ini apolitisi (tidak ada kepentingan politik) karena ada teman-teman NGO di sini, murni ingin mengundang semua pasangan calon sejauh mana komitmen mereka atas semangat pemberantasan korupsi, upaya pencegahan korupsi, dan itu menjadi agenda prioritas,” ujar Direktur ACC Sulawesi Abd Kadir Wokanubun di Makassar, Minggu.
Namun, lanjut dia, disayangkan penandatangan pakta integritas antikorupsi di Kantor ACC Sulawesi Ruko Bisnis Center Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar hanya dihadiri satu pasangan calon, yakni Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad. Sementara itu, pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi berhalangan hadir.
Menurut dia, kedua paslon telah diundang, bahkan sudah dikomunikasikan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Akan tetapi, kata dia, paslon nomor urut 1 yang mengonfirmasi kehadiran, sementara paslon nomor urut 2 tidak terkonfirmasi, kemungkinan sedang di luar daerah. Meski demikian, pihaknya tetap menganggap ketidakhadirannya adalah hal positif.
Kadir mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga sebagai bentuk kritikan terhadap KPU Provinsi Sulsel yang tidak menjadikan program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai skala prioritas pada debat kandidat. Debat pun digelar dua kali, padahal aturannya maksimal tiga kali debat.
Ia mengungkapkan data ACC Sulawesi pelaku atau aktor koruptor yang paling banyak adalah oknum aparatur sipil negara (ASN), kemudian pada sektor paling banyak korupsi adalah infrastruktur, di dalamnya pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Calon Gubenur Sulsel Moh Ramdhan Pomanto secara tegas berkomitmen memberantas korupsi karena merupakan hal yang terpenting dalam pemerintahan.
“Kalau tidak seperti itu, tunggu kehancuran pemerintahan itu sendiri, itu urgensinya,” katanya kepada wartawan seusai acara tersebut.
Danny Pomanto (sapaan akrab Ramdhan Pomanto) bersama pasangannya, Azhar Arsyad, sangat berkeinginan melawan korupsi.
Ia bercerita pernah membuat visi dan misi bebas korupsi. Namun, belakangan kata korupsi harus dibuktikan di pengadilan.
“Kalau saya hitung-hitungan, pembuktian korupsi bisa sampai 2 tahun, sudah habis masa tugas saya sebagai Wali Kota Makassar,” turut dia.
Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa menambahkan bahwa kegiatan ini pada intinya menagih komitmen dari dua paslon siapa pun yang terpilih. Harapannya pemerintahan ke depan akan menciptakan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan bersih dari korupsi.
“Seperti kita ketahui bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM di Sulsel semua juga bersumber dari adanya kasus struktural karena adanya korupsi,” katanya.
Diungkapkan pula bahwa banyak proyek infrastruktur dilabeli sebagai proyek strategis nasional, penerbitan izin usaha pertambangan yang jumlahnya ratusan.
“Hal itu mengorbankan ribuan warga terdampak,” ujarnya. (ant/KS)
