SAMARINDA, KORANSULSEL – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pilkada 2024 di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, pada Senin (18/11/24)
Acara ini menghadirkan narasumber Muhammad Jabar, seorang pegiat pemilu sekaligus Direktur Koran Sulsel. Rakor diikuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Kutai Kartanegara dan dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kukar Munir Ansori, Kepala Sekretariat Bawaslu Kukar Rusmini, serta Kabag Bawaslu Kukar Ari Susanto.
Muhammad Jabar dalam paparannya menyoroti potensi kerawanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
“Kerawanan ini, misalnya, terjadi pada pra pungut hitung, terkait akurasi data pemilih, jumlah surat suara, distribusi logistik, distribusi undangan C6, dan praktik money politics,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan distribusi logistik agar logistik tiba tepat waktu dan mudah diakses oleh penyelenggara maupun pihak keamanan.
“Pada hari H pemungutan, pastikan pengawas TPS bekerja maksimal. Usahakan permasalahan yang muncul di tingkat KPPS dapat diselesaikan di sana, tanpa perlu eskalasi ke PPS atau tingkat yang lebih tinggi,” tambah Jabar.
Dalam sesi diskusi, pembahasan fokus pada daftar pemilih tambahan, surat suara cadangan sebesar 2,5%, serta dugaan praktik money politics.
Munir Anshori, selaku anggota Bawaslu Kukar, mengharapkan adanya kesamaan persepsi antara Pengawas TPS dan KPPS.
“Melalui rakor ini, kami berharap para pengawas TPS yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November nanti dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Kami juga berharap 20 Panwascam yang hadir dapat menyampaikan hasil rakor ini dalam Bimtek PTPS berikutnya,” ujar Munir.
Rakor ini menjadi langkah strategis Bawaslu Kutai Kartanegara dalam mengantisipasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat.(KS)
