MAKASSAR, KORANSULSEL – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin menyatakan telah menjalankan program Revolusi Pendidikan yang salah satunya adalah mengharuskan seluruh anak penyandang disabilitas mempunyai akses yang sama dalam pendidikan.
“Pendidikan di Kota Makassar untuk semua tanpa membeda-bedakan dan memberikan akses belajar setara bagi penyandang disabilitas,” ujarnya melalui keterangannya di Makassar, Selasa.
Muhyiddin yang hadir menjadi narasumber di Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas pendidikan inklusif di Jakarta mengatakan, pemetaan terhadap anak-anak dengan disabilitas di seluruh jenjang sekolah mulai TK hingga SMP dilakukan untuk memastikan semua memiliki akses pendidikan.
Selain fokus pada pendidikan inklusif, Muhyiddin mengungkapkan bahwa Disdik Kota Makassar juga mengembangkan program ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa.
“Program ini mencakup kegiatan seperti festival pendidikan yang bertujuan meningkatkan kreativitas dan minat belajar siswa. Ini komitmen kami untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berbasis akademik tetapi juga mendukung pengembangan kepribadian siswa,” jelasnya.
Ia juga memaparkan salah satu program strategis Pemkot Makassar dalam bidang pendidikan, yaitu Revolusi Pendidikan yang mencakup 18 poin utama.
“Salah satunya adalah program Semua Harus Sekolah, yang memastikan hak belajar wajib 9 tahun terpenuhi dan menekan angka putus sekolah,” ujarnya.
Muhyiddin berharap dengan berbagai inovasi yang dilakukan dapat menjamin setiap anak di Makassar mendapatkan hak pendidikannya.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan, dan kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait PPDB dan pendidikan inklusif.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan melibatkan pemerintah daerah, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” tuturnya. (ant/KS)
