MAKASSAR, KORANSULSEL – Di tengah persiapan menuju Pilkada 2024, perbincangan tentang keterlibatan perempuan dalam politik kembali mengemuka. Kardina, S.IP., M.A., seorang dosen Hubungan Internasional di Universitas Fajar, memberikan perspektif mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam arena politik lokal di Indonesia.
Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Pilkada
Kardina menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam Pilkada 2024. Berdasarkan data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hanya ada 92 perempuan dari 1.084 kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih antara tahun 2015 hingga 2018.
“Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan masih menghadapi jalan terjal dalam upaya meraih posisi kepemimpinan di tingkat lokal,” ujar Kardina yang ditemui usai menjadi narasumber dalam Pendidikan Pemilih “Perempuan Menjemput Pilkada 2024” yang diselenggarakan KPU Sulsel bekerjasama dengan HMI Komisariat Universitas Fajar, Jum’at (30/8)
Diskriminasi dan stereotip gender menjadi salah satu hambatan terbesar. Banyak yang masih beranggapan bahwa politik adalah domain laki-laki, sehingga peluang perempuan untuk terpilih menjadi lebih kecil. Kardina menambahkan. “Akses perempuan ke sumber daya keuangan dan jaringan politik juga terbatas, yang membuat mereka kurang kompetitif dibandingkan dengan kandidat laki-laki”, tegasnya.
Selain itu, dukungan partai politik terhadap keterlibatan perempuan juga sering kali kurang serius. “Kuota perempuan memang ada, tetapi implementasinya sering kali tidak sesuai harapan. Perempuan tidak selalu ditempatkan di posisi strategis yang memungkinkan mereka untuk terpilih,” jelas Kardina.
Peluang yang Bisa Dimanfaatkan Perempuan
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan. Kardina menjelaskan bahwa implementasi kebijakan afirmasi seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dapat memperkuat posisi perempuan dalam Pilkada 2024. “Peningkatan jumlah perempuan yang terpilih di DPR RI menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi keberhasilan jika diterapkan dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Kesadaran publik yang meningkat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik juga memberikan harapan. “Semakin banyak pemilih yang menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dapat membawa perspektif baru dan solusi yang lebih inklusif,” tambah Kardina.
Selain itu, media sosial menjadi alat yang kuat bagi perempuan untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, memobilisasi dukungan, dan melawan narasi negatif. “Dengan media sosial, perempuan memiliki platform untuk menyuarakan pandangan mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus bergantung pada media tradisional,” ujar Kardina.
Mendorong Perubahan untuk Masa Depan
Mengakhiri perbincangan, Kardina menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Pilkada 2024 menjadi momen bersejarah bagi peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. “Kita harus mendorong partai politik untuk lebih serius mendukung kandidat perempuan, memastikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dan intimidasi, serta meningkatkan kampanye kesadaran publik untuk menghilangkan stereotip gender,” pungkasnya.
Melalui upaya bersama, diharapkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik dapat diatasi dan peluang yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi aktif dan memimpin di arena politik Indonesia.
Peluang Bertambahnya Kandidat Perempuan di Pilkada Sulawesi Selatan
Pada Pilkada Serentak 2024, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan jumlah kandidat perempuan baik dalam pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan wali kota (pilwalkot). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam keterwakilan perempuan di dunia politik lokal, yang baru kali ini terjadi di Sulawesi Selatan.
Contohnya, dalam Pilwalkot Makassar, terdapat beberapa kandidat perempuan yang mencalonkan diri untuk posisi wali kota dan wakil wali kota. Ini merupakan perkembangan yang cukup signifikan mengingat dalam pemilihan sebelumnya, kandidat perempuan sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari stereotip gender hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya kampanye. Di tingkat pilgub, beberapa nama kandidat perempuan yang sebelumnya belum pernah muncul juga mulai bermunculan, menunjukkan keberanian dan kesiapan mereka untuk bersaing dalam kontestasi politik yang lebih besar.
Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Kandidat Perempuan
Peningkatan jumlah kandidat perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 bisa menjadi peluang strategis untuk memperkuat representasi perempuan di posisi kepemimpinan lokal. Peluang ini diperkuat oleh adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi yang gencar mengampanyekan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, partai politik juga mulai menyadari potensi yang dimiliki kandidat perempuan dalam menarik suara pemilih, terutama dari kalangan perempuan yang jumlahnya signifikan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Namun demikian, tantangan masih ada. Kardina mengingatkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah kandidat perempuan, tantangan berupa diskriminasi, stereotip gender, dan keterbatasan akses ke sumber daya kampanye tetap menjadi hambatan. “Kandidat perempuan perlu didukung dengan strategi yang lebih baik dan akses yang sama terhadap sumber daya kampanye untuk memastikan mereka dapat bersaing dengan adil,” ujarnya.
Secara keseluruhan, peningkatan jumlah kandidat perempuan di Pilkada Serentak 2024 adalah sebuah langkah maju dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik lokal. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan dengan strategi yang tepat, perempuan diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan politik di Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum.(Zul/KS)
