MAKASSAR, KORAN SULSEL – Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB Dalduk) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama DPRD setempat memberi edukasi berwirausaha kepada komunitas perempuan, melalui Workshop Emansipasi Perempuan di Era Digital.
“Workshop ini digelar untuk memberi edukasi dan semangat berwirausaha bagi komunitas-komunitas perempuan agar tumbuh mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain,” ujar Kepala OPD Dinas PPPA-KB Dalduk Sulsel Andi Mirna di Makassar, Sabtu.
Selain Andi Mirna, workshop itu juga dihadiri Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari dan berbagai komunitas atau kelompok ekonomi perempuan.
Workshop tersebut mengangkat tema Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi,kegiatan ini digelar selama dua hari, 9-10 Desember 2023.
Andi Mirna menyebut dalam kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan akses permodalan bagi komunitas atau kelompok perempuan yang aktif dalam hal wirausaha atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel.
Dia juga menyinggung berbagai tantangan bagi perempuan terhadap era digitalisasi, termasuk berisiko atau rentan pada kekerasan seksual berbasis digital.
“Saat ini banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan, untuk itu perlunya kita hadirkan workshop yang juga turut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Sulsel Ibu Andi Ina bagi sesama perempuan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina berharap program-program yang berorientasi terhadap kemajuan perempuan didukung dengan anggaran mumpuni.
“Sebagai perempuan harus mendukung perempuan,” kata dia.
Dalam memberikan motivasi, Andi Ina mengaku telah mencatat sejarah dalam proses pemilihan langsung sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Sulsel.
“Semoga ini menjadi pembuka bagi perempuan lain apakah melanjutkan estafet kepemimpinan Ketua DPRD Sulsel atau menjadi pemimpin di sektor lain,” ujarnya.
Kendati demikian, Andi Ina berharap program-program yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan perempuan didukung peningkatan anggaran di masa depan.
Pada kesempatan ini, ia menyinggung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana korban-korbannya juga merupakan perempuan tanah air. Untuk itu, tokoh perempuan asal Kabupaten Barru ini menilai perempuan harus tangguh dan mandiri memanfaatkan digitalisasi. (ANT/KS)
